Zionis Yahudi Israel Bersiap Hadapi Resiko Atas Rencana Pencaplokan Tepi Barat

0
26

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan, telah memerintahkan militer untuk meningkatkan persiapan bagi Israel yang menunggu aneksasi atau pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat, Senin (1/6). Rencana pencaplokan wilayah ini dapat memicu kekerasan Palestina.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk memulai diskusi kabinet di Parlemen Israel pada 1 Juli tentang perluasan kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Jordan di Tepi Barat. Wilayah itu merupakan wilayah pendudukan yang dicari warga Palestina untuk sebuah negara.

Pernyataan Gantz Senin mengindikasikan bahwa politisi tengah telah menandatangani untuk pindah, atau setidaknya percaya. Dia diberikan dukungan sayap kanan di kabinet koalisi yang dipimpin Netanyahu.

Dalam sambutan publik kepada para legislator partai Blue and White sentrisnya, Gantz mencatat penilaian terkini dalam kekerasan anti-Israel di Tepi Barat dan deklarasi warga Palestina bahwa mereka mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel atas masalah aneksasi. Dia mengatakan, telah memerintahkan kepala staf, Letnan Jenderal Aviv Kochavi, untuk memeriksa semua konsekuensi dan persiapan yang diperlukan yang juga berasal dari kemajuan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump pada Januari. 

Dalam pernyataan tertulis terpisah, Gantz mengatakan, persiapan oleh Pasukan Pertahanan Israel harus ditingkatkan sebelum langkah diplomatik yang tertunda mengenai Palestina. “Panggilan tentara pendudukan untuk bersiap-siap untuk aneksasi Tepi Barat adalah panggilan untuk perang, dan pendudukan akan menyesali kejahatan ini, dan segera menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan besar,” ujar pejabat Hamas Sami Abu Zuhri. 

Palestina telah menolak proposal Trump, di mana sebagian besar pemukiman Tepi Barat yang dibangun oleh Israel di atas tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 akan dimasukkan ke dalam “wilayah Israel yang bersebelahan”. Palestina dan sebagian besar negara menganggap pemukiman seperti itu ilegal. Namun Israel membantah ini. Rencana Trump juga menyebut negara Palestina di bawah kendali keamanan Israel yang hampir lengkap.